Aceh Utara Barometer Stabilitas Daerah dalam Pemilu

Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib mengatakan Kabupaten Aceh Utara sering dijadikan sebagai barometer stabilitas dan kondusifitas daerah dalam pelaksanaan pesta demokrasi, baik pada Pilkada maupun pada Pemilu.

Tersebab hal itu, kepada seluruh stake holder Bupati H Muhammad Thaib sangat mengharapkan untuk terus menjaga suasana kondusif dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, lebih-lebih selama masa kampanye dan menjelang hari H pemungutan suara. Demikian antara lain penegasan Bupati H Muhammad Thaib di hadapan peserta rapat koordinasi kesiapan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Aceh Utara, berlangsung di aula Kantor Bupati jalan T Hamzah Bendahara, Lhokseumawe, Kamis, 4 April 2019.

Aceh Utara Barometer Stabilitas Daerah dalam Pemilu

Lebih lanjut, Bupati yang akrab disapa Cek Mad ini, meminta semua jajaran terkait untuk meningkatkan kerjasama guna mempertahankan prestasi Aceh Utara yang pernah meraih predikat sebagai daerah paling kondusif di Tanah Air pada gelar Pilkada serentak tahun 2017 yang lalu.
“Saya diundang ke istana dan diserahkan sertifikat langsung oleh Presiden sebagai daerah paling kondusif dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2017. Saya ingin kita pertahankan prestasi ini,” ungkap Cek Mad.

Dikatakan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan pelaksana Pemilu paling penting dan memegang peranan paling krusial. Oleh karena itu, harus di-back up penuh oleh Camat, Kapolsek dan Danramil. Semua unsur ini harus bersinergi dengan baik agar pelaksanaan Pemilu di tingkat kecamatan berjalan sukses.

“Bila ada ditemukan hal-hal yang mengarah negatif dan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan Pemilu, maka segera laporkan kepada atasannya masing-masing. Polsek lapor ke Polres, Camat lapor ke saya, Danramil lapor ke Kodim, karena semua kita ada dalam unsur Desk Pemilu yang dibentuk di tingkat Kabupaten,” tegas Cek Mad.

Rapat koordinasi kesiapan Pemilu tahun 2019 melibatkan narasumber utama dari Ketua KIP Aceh Utara dan Panwaslih. Selain itu, juga mendengar pemaparan dari Kapolres Aceh Utara serta Dandim 0103/Aceh Utara.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara Drs Adami, MPd, mengatakan Rakor ini dimaksudkan oleh memaparkan tentang kesiapan para stakeholder dalam menghadapi hari H pemungutan suara Pemilu serentak yang akan berlangsung 17 April 2019 mendatang.

Aceh Utara Barometer Stabilitas Daerah dalam Pemilu

Pada Rakor itu, kata Adami, pihaknya mengundang seluruh jajaran terkait, mulai dari Kepala Daerah, unsur Forkopimda, staf ahli Bupati, Asisten, Sekda, KIP, Panwaslih, para Kepala SKPK terkait, para Camat, Kapolsek, Danramil, Ketua PPK dan Panwaslih kecamatan, serta unsur wartawan.

Pelaksanaan Rakor ini, kata Adami, merupakan salah satu tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.